Neswoneindonesia.com, Jayapura Papua — Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (MDF-AR), periode 8 Oktober 2025 hingga 8 Oktober 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pemerintahan sekaligus mengevaluasi arah pembangunan Papua ke depan, pada Jumat 09/10/2026
Satu tahun kepemimpinan MDF-AR perlu dilihat secara objektif, baik dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, maupun manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Victor, pemerintah perlu diberikan ruang untuk melakukan konsolidasi, membenahi birokrasi, menyelaraskan program, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Namun, dukungan tersebut harus tetap disertai pengawasan publik agar setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tantangan Fiskal Papua Menjadi Perhatian
Salah satu persoalan penting yang perlu menjadi perhatian dalam perjalanan pemerintahan MDF-AR adalah kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Berdasarkan publikasi Pemerintah Provinsi Papua pada 29 September 2026, pendapatan daerah dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan mencapai sekitar Rp2,465 triliun, meningkat Rp433,31 miliar dibandingkan target APBD induk sebesar Rp2,032 triliun.
Pada saat yang sama, belanja daerah direncanakan meningkat dari Rp2,271 triliun menjadi sekitar Rp3,058 triliun, atau bertambah Rp787,01 miliar.
Dengan komposisi tersebut, rancangan Perubahan APBD 2026 menunjukkan defisit sekitar Rp592,87 miliar. Pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan untuk menutup kebutuhan tersebut, termasuk melalui rencana pembiayaan utang daerah.
Angka-angka tersebut merupakan bagian dari rancangan perubahan anggaran yang dibahas bersama DPR Papua sehingga perlu dibedakan dari realisasi anggaran yang telah dilaksanakan.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya perencanaan anggaran yang cermat, kejelasan sumber pembiayaan, penentuan skala prioritas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Defisit anggaran tidak serta-merta menunjukkan buruknya pengelolaan keuangan daerah. Penilaiannya harus mempertimbangkan sumber pembiayaan, kepatuhan terhadap ketentuan, kemampuan fiskal daerah, serta manfaat program yang dibiayai.
Karena itu, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai alasan perubahan anggaran, sumber pembiayaan, dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
Efisiensi Anggaran Harus Berorientasi pada Kepentingan Rakyat
Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran diarahkan pada efektivitas, efisiensi, dan prioritas pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah juga menyampaikan adanya rasionalisasi belanja yang belum menjadi prioritas. Kebijakan tersebut perlu dikawal agar efisiensi tidak sekadar dimaknai sebagai pengurangan pengeluaran, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kualitas belanja pemerintah.
Victor Buefar berpandangan bahwa keberhasilan efisiensi anggaran harus diukur berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Anggaran pendidikan harus mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Anggaran kesehatan harus membantu masyarakat memperoleh pelayanan yang layak. Pembangunan infrastruktur perlu menjawab kebutuhan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan.
Demikian pula dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta generasi muda Papua harus menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang dapat dibuktikan.
Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Perlu Dikawal
Aspek lain yang perlu dicermati dalam rancangan Perubahan APBD 2026 adalah perubahan komposisi belanja daerah.
Berdasarkan data yang dipublikasikan Pemerintah Provinsi Papua, belanja operasional direncanakan meningkat dari sekitar Rp2,045 triliun menjadi Rp2,684 triliun. Sementara itu, belanja modal direncanakan meningkat dari sekitar Rp79,11 miliar menjadi Rp226,78 miliar.
Peningkatan belanja modal tersebut perlu dilihat berdasarkan jenis kegiatan yang akan dibiayai, lokasi pelaksanaan, jadwal pengerjaan, dan manfaat yang ditargetkan.
Masyarakat perlu mengetahui sejauh mana anggaran tersebut mendukung pembangunan fasilitas publik, memperbaiki akses pelayanan, dan menjawab kebutuhan daerah.
Di sisi lain, belanja operasional juga perlu dikelola secara efisien dan sesuai ketentuan. Sebab, sebagian belanja operasional diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, evaluasi anggaran harus didasarkan pada fungsi, tujuan, dan hasil setiap program, bukan semata-mata pada besarnya nominal belanja.
Transparansi dan Akuntabilitas Harus Diperkuat
Di tengah tantangan fiskal, keterbukaan informasi menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pemerintah Provinsi Papua diharapkan secara berkala menyampaikan informasi mengenai target pendapatan, realisasi penerimaan, pelaksanaan belanja, perkembangan program prioritas, dan capaian pembangunan.
Transparansi juga perlu mencakup penjelasan mengenai perubahan prioritas anggaran serta sumber pembiayaan yang digunakan untuk mendukung program pemerintah.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana anggaran digunakan, siapa penerima manfaatnya, dan sejauh mana hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
DPR Papua, aparat pengawasan internal pemerintah, lembaga pemeriksa sesuai kewenangannya, media, dan masyarakat sipil memiliki peran masing-masing dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
Pengawasan yang objektif diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan sejak dini sekaligus mendorong perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Pembangunan Harus Dirasakan hingga ke Kampung
Pembangunan Papua tidak boleh hanya diukur melalui aktivitas pemerintahan dan proyek-proyek yang terlihat di pusat perkotaan.
Masyarakat di kampung, distrik, wilayah pesisir, dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses juga membutuhkan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesempatan ekonomi yang memadai.
Karena itu, pemerataan pembangunan harus menjadi salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi perjalanan satu tahun kepemimpinan MDF-AR.
Kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) perlu dilaksanakan secara adil, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan terhadap petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda juga perlu disertai program yang jelas serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Pemerintah diharapkan tidak hanya menyampaikan rencana dan target, tetapi juga memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan serta manfaat program bagi masyarakat.
Mendukung Pemerintah Bukan Berarti Menutup Mata
Victor Buefar menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah harus berjalan beriringan dengan sikap kritis yang bertanggung jawab.
Apabila kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat, kebijakan tersebut patut diapresiasi. Jika terdapat kekurangan, pemerintah perlu diingatkan. Apabila program belum berjalan sesuai rencana, masyarakat berhak meminta penjelasan dan mendorong perbaikan.
Mengkritisi pemerintah bukan berarti bersikap antipemerintah. Sebaliknya, pengawasan yang konstruktif merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, data, dan kepentingan publik, bukan semata-mata prasangka atau kepentingan pribadi.
Pemerintah juga diharapkan membuka ruang dialog dan menerima masukan masyarakat sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.
Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya dibangun melalui dukungan, tetapi juga melalui keterbukaan, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama dalam mengawal pembangunan.
Satu Tahun Menjadi Momentum Evaluasi
Satu tahun kepemimpinan mungkin belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan Papua. Namun, periode ini menjadi kesempatan untuk melihat arah kebijakan, perkembangan program, tata kelola anggaran, serta keterbukaan pemerintah kepada masyarakat.
Evaluasi perlu dilakukan dengan memperhatikan data yang tersedia dan membedakan secara jelas antara target, rencana, realisasi, serta hasil akhir program.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan penilaian secara lebih objektif sekaligus menghindari kesimpulan yang tidak didukung bukti.
Sebagai orang percaya, Victor juga mengingatkan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia mengutip Roma 13:4 yang berbunyi, “Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu.”
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan kewenangan dalam pemerintahan semestinya digunakan untuk melayani masyarakat dan memperjuangkan kebaikan bersama.
Mendukung Tanpa Membutakan, Mengkritisi Tanpa Menjatuhkan
Memasuki tahun kedua kepemimpinan MDF-AR, masyarakat diharapkan terus menjaga semangat kebersamaan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif.
Ada tiga prinsip yang perlu menjadi pegangan bersama.
Pertama, mendukung pemerintah ketika kebijakannya memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Kedua, mendorong pemerintah ketika masih terdapat program yang perlu diselesaikan dan ditingkatkan.
Ketiga, mengingatkan pemerintah ketika terdapat kebijakan atau pelaksanaan program yang membutuhkan perbaikan.
Dukungan, kritik, dan pengawasan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun Papua yang lebih baik.
Papua membutuhkan pemerintahan yang terbuka, pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Selamat satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.
Mari terus mengawal pembangunan Papua melalui dukungan yang tulus, kritik yang konstruktif, dan pengawasan yang berlandaskan fakta.
Papua harus maju. Rakyat harus sejahtera. Dan setiap rupiah anggaran pembangunan harus dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ivan/Red
