Newsoneindonesia.com |Jayapura–Tokoh pemuda Papua Temin Wenda hari ini menyampaikan, pernyataan keras mengenai krisis kesejahteraan yang dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP) di seluruh wilayah, termasuk di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran Otonomi Khusus (Otsus), Minggu (23/11/2025).
Temin Wenda mendesak Pemerintah Pusat dan daerah untuk segera membuka mata dan bertanya langsung kepada masyarakat mengenai bentuk kesejahteraan yang mereka inginkan, serta menuntut pemutusan rantai birokrasi yang menghambat dana pembangunan di Jakarta.
”Ia menyoroti fakta bahwa pembangunan selama ini belum mampu mengangkat harkat dan martabat OAP.
Masyarakat Papua saat ini sangat mengeluh karena belum mengalami kesejahteraan, kemajuan, dan kebangkitan yang sesungguhnya,” tegas Wenda.
Kondisi ini tidak hanya terjadi di Provinsi Papua induk, tetapi juga di beberapa wilayah yang telah dimekarkan melalui Otsus.
Papua adalah bagian integral dan strategis di Indonesia bagian timur, dan sudah saatnya keseriusan pembangunan benar-benar ditujukan pada rakyat kecil.
Krisis Pengangguran Intelektual dan Migrasi Tak Terkendali Wenda menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi ekonomi dan pendidikan.
Banyak anak-anak asli Papua, termasuk para pemuda yang berpendidikan tinggi di luar negeri maupun di luar Papua, kini harus menghadapi kenyataan pahit tanpa pekerjaan.
“Banyak sekali anak-anak Papua dan para pemuda telah menyelesaikan pendidikan, namun mereka menumpuk tanpa pekerjaan. Ini adalah tragedi intelektual yang harus segera diatasi,” kata Wenda.
“Temin Wenda menambahkan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk memajukan petani dan rakyat kecil di Papua,” tambahnya.
Selain itu, Wenda juga menuntut ketegasan pemerintah terkait laju migrasi. Ia menyebutkan adanya penumpukan pendatang dan imigran yang dinilai tidak diimbangi dengan kebijakan tegas layaknya yang diterapkan di daerah lain di Indonesia, menyebabkan OAP merasa terpinggirkan di tanah sendiri.
Tuntutan Aksi Nyata: Infrastruktur dan Legislatif untuk mengatasi stagnasi pembangunan, Wenda menyampaikan dua tuntutan utama:
1. Konsultasi Publik Menyeluruh:
Pemerintah, dari tingkat atas hingga bawah, harus segera mengubah pendekatan pembangunan. “Pemerintah harus buka mata, tahu, dan tanya kepada masyarakat.
“Mereka ingin masyarakat seperti apa? Akses jalan, infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan perumahan harus diwujudkan berdasarkan aspirasi murni OAP,” tegasnya.
2. Pemutusan Rantai Birokrasi Jakarta:
Wenda secara khusus meminta teman-teman di lembaga legislatif (DPRD dan DPR RI) untuk bertindak lebih tegas.
“Anggota legislatif harus menegaskan kepada pemerintah agar memutuskan rantai-rantai penahan di Jakarta, supaya pembangunan itu dapat mengalir polos dan seragam (merata). Jangan ditahan-tahan lagi. Dana harus langsung dikucurkan ke Pemerintah Daerah agar bisa segera direalisasikan tanpa birokrasi yang berbelit-belit,” tutup Wenda.
Wenda berharap pernyataan ini menjadi momentum bagi semua pihak, terutama para pengambil kebijakan, untuk memulai babak baru pembangunan yang berpihak, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi Orang Asli Papua,”ucapnya.
(Temin/Red)
