SORONG newsoneindonesia.com 12/01/2026 – Wakil WaliKota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md, memberikan teguran keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong agar mengutamakan fakta lapangan dibanding sekadar keindahan administrasi.
Ia menegaskan bahwa laporan yang terlihat rapi namun tidak sesuai realitas berpotensi menjerumuskan pegawai ke dalam masalah hukum.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota saat memimpin apel pagi di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Senin (12/1/2026).
Akibat cuaca yang tidak mendukung, apel dilaksanakan di dalam ruangan dan dihadiri oleh jajaran Staf Ahli, Asisten, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Distrik, Lurah, hingga staf ASN.
Tindak Lanjut Temuan BPK
Dalam arahannya, H. Anshar Karim menyoroti sejumlah catatan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan administrasi di berbagai OPD.
Ia meminta seluruh pimpinan instansi tidak hanya sekadar formalitas dalam melakukan perbaikan.
“Jangan bekerja hanya sebatas laporan administrasi yang terlihat rapi, namun kacau dan tidak sesuai kondisi riil di lapangan.
Praktik seperti ini sangat berbahaya karena dapat menjerumuskan pegawai dan pimpinan ketika audit dilakukan,” ujar Wakil WaliKota.
Refleksi Pengalaman Lapangan
Untuk memberikan gambaran nyata, ia membagikan pengalaman pribadinya saat masih berstatus CPNS di Dinas Peternakan.
Kala itu, ia menemukan ketidaksesuaian data bantuan ternak, di mana laporan administratif tidak sejalan dengan jumlah fisik di lapangan.
“Saya pernah menemui laporan berita acara yang menyatakan ternak mati, padahal fisiknya masih ada.
Ketidakjujuran seperti ini tidak boleh terjadi lagi.
ASN harus bekerja jujur, sesuai fakta, dan tanpa manipulasi data sedikit pun,” tegasnya.
Integritas dan Pengelolaan Anggaran
Menutup arahannya, Wakil Wali Kota menekankan poin-poin krusial terkait kedisiplinan dan transparansi anggaran
Disiplin sebagai Contoh Pejabat publik harus memberikan teladan dengan datang lebih awal dan serius menjalankan amanah.
Waspada Korupsi Mengingatkan pesan Wali Kota Sorong agar menjauhi praktik mark-up atau penyelewengan anggaran.
Risiko Hukum Mengingatkan bahwa pengawasan saat ini sangat ketat, di mana kelalaian sekecil apa pun dapat berujung pada urusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Anggaran daerah adalah amanah untuk kepentingan masyarakat. Saya mengajak seluruh jajaran untuk bekerja profesional, menjaga integritas, dan selalu bekerja sesuai aturan demi kebaikan Kota Sorong,” tutupnya.
Ivan/Red
