Jayapura Papua, newsoneindonesia.com – 16/01/2026 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura kembali menjadi pusat perhatian publik menyusul mencuatnya berbagai persoalan krusial yang mengancam stabilitas keamanan dan fungsi pemasyarakatan. Tidak hanya soal keluhan makanan tak layak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), namun borok manajemen internal kini mulai terbongkar.
Seorang sumber internal Lapas Abepura yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan jauh lebih memprihatinkan dari yang terlihat di permukaan.
Ia membenarkan adanya amburadulnya administrasi hak-hak WBP, kegagalan sistem pembinaan, hingga dugaan kuat praktik penyimpangan anggaran.
Bobroknya Manajemen dan Dugaan Korupsi
Sumber tersebut membeberkan bahwa pelayanan buruk yang diterima warga binaan bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan dampak dari praktik penyimpangan di tingkat pimpinan dan aktivitas pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas.
“Masalahnya bukan hanya makanan.
Administrasi amburadul, pelayanan tidak sesuai prosedur, dan kami di lapangan sering dipaksa diam. Kalau bersuara, risikonya besar,” ungkapnya.
Ia menambahkan adanya indikasi kuat korupsi dalam pengelolaan anggaran pelayanan dasar, termasuk anggaran makan warga binaan. Hal ini diduga menjadi penyebab utama mengapa kualitas konsumsi yang disajikan jauh dari standar kemanusiaan.
Ketegangan Internal dan Ancaman Keamanan
Kondisi ini dilaporkan telah memicu ketegangan antara petugas yang ingin bekerja sesuai aturan dengan pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari sistem yang tidak transparan.
“Selama kepemimpinan sekarang, hampir semua pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan hukum.
Situasi ini berbahaya karena merusak profesionalisme dan mengancam stabilitas keamanan lapas,” tegas sumber tersebut.
Desakan Audit Independen dan Pergantian Kalapas
Menyikapi krisis ini, desakan untuk melakukan pembersihan total di tubuh Lapas Abepura menguat.
Ada dua poin utama yang menjadi tuntutan mendesak
Audit Menyeluruh Mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta lembaga independen seperti KPK untuk mengaudit pengelolaan anggaran di Lapas Abepura.
Pergantian Pimpinan Mendesak pencopotan Kepala Lapas Kelas IIA Abepura karena dinilai gagal membangun sistem yang manusiawi dan sesuai hukum.
“Selama pimpinan tidak diganti dan audit tidak dilakukan secara independen, jangan berharap ada perbaikan pelayanan di lapas ini,” pungkas petugas tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Lapas Kelas IIA Abepura, Badarudin, A.Md., S.H.I., belum berhasil dihubungi oleh rekan media untuk memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi terkait tudingan tersebut.
Publik kini menanti langkah tegas dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk segera mengintervensi sebelum persoalan ini berkembang menjadi krisis atau kerusuhan yang lebih besar di dalam lapas.
Tim/Red
