NewsOneIndonesia.com, Jabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar XIII memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk hingga ke tingkat desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah, program pembangunan, serta penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bertepatan di Kantor desa Mekarjaya, kecamatan Baregbeg kabupaten ciamis, jawa barat 31/01/2026, Heri menyebut desa adalah ujung tombak pelayanan publik, dan menjadi salah satu objek penting dalam kegiatan pengawasan DPRD Provinsi. Melalui kunjungan kerja, monitoring, dan evaluasi, anggota DPRD Provinsi dapat melihat secara langsung kondisi pelayanan administrasi, pelaksanaan program pembangunan desa, serta pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Pengawasan Anggota DPRD Provinsi Jabar XIII di kantor desa Mekarjaya, menurutnya, mencakup beberapa aspek utama. Di antaranya adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan program pemberdayaan dan pembangunan desa. Selain itu, DPRD juga memperhatikan kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi yang berlaku serta sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah daerah.
Melalui dialog langsung dengan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat, DPRD Provinsi dapat menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil pengawasan ini kemudian menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan kebijakan maupun peningkatan dukungan anggaran dan sumber daya.
Heri juga mengaku, Pengawasan yang dilakukannya bukan semata-mata bersifat pengendalian, tetapi juga pembinaan. Dengan adanya pengawasan yang konstruktif, diharapkan pemerintah desa dapat semakin profesional, transparan, dan responsif dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Lanjutnya, menurut Heri Pendidikan Politik dan Pengawasan Anggota DPRD Provinsi sebagai Pilar Demokrasi Daerah dan tujuan dari Pendidikan politik dan pengawasan terhadap kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi merupakan dua elemen penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat daerah. Keduanya saling berkaitan dan berperan strategis dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia juga menyebut Pentingnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, serta peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan mampu memahami sistem pemerintahan daerah, fungsi lembaga legislatif, serta proses pengambilan kebijakan publik.
Agar Masyarakat memiliki literasi politik yang baik akan lebih kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah daerah dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Selain itu, pendidikan politik juga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum, musyawarah publik, dan penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat. “Tutup heri
©Disclaimer: Artikel Oleh Yusef Ferry S, Jurnalis (Chanel7.id)
Red
