Newsoneindonesia.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua bergerak cepat memastikan pembangunan infrastruktur tahun 2026 tepat sasaran. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemprov Papua menggelar Forum SKPD Sinkronisasi Program dan Perencanaan Data Infrastruktur Tahun 2026 di Jayapura, Kamis (19/2/2026).
Langkah strategis ini bertujuan menghimpun data valid dari sembilan kabupaten/kota sebagai dasar kuat untuk mengawal alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dan Otonomi Khusus (Otsus) di tingkat pusat.
Integrasi Data Lintas Sektor
Plt. Kepala Dinas PUPR Papua, Natir Renyaan, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan upaya krusial untuk menyatukan peta jalan pembangunan antara provinsi dan daerah. Forum ini melibatkan unsur Pekerjaan Umum, Perhubungan, Sumber Daya Mineral (SDM), hingga Bappeda dari seluruh kabupaten/kota di Papua.
“Kegiatan ini sangat penting bagi kami untuk menghimpun semua data terkait penanganan ruas jalan, jembatan, pelabuhan, termasuk sektor pertanian dan perumahan. Kita ingin perencanaan berbasis data riil,” ujar Natir Renyaan.
Dikawal Hingga ke Pusat
Data yang terkumpul nantinya tidak hanya berhenti di level provinsi. Pemprov Papua berkomitmen membawa hasil forum ini ke Jakarta untuk disinergikan dengan rencana pembangunan nasional.
• Sinkronisasi Pusat-Daerah: Melibatkan perwakilan Kementerian PUPR dan Bappenas agar program selaras dengan RPJMN dan RPJMD.
• Pengawalan Anggaran: Hasil forum akan menjadi bahan utama dalam pembahasan bersama kementerian terkait guna memastikan aspirasi daerah mendapat porsi anggaran yang layak.
• Target Sasaran: Memastikan anggaran DTI dan Otsus benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat Papua.
Optimalisasi Anggaran untuk Rakyat
Natir menekankan bahwa keakuratan data dari bawah akan sangat memengaruhi besaran alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat. Dengan data yang solid, Pemprov Papua memiliki posisi tawar yang kuat dalam memperjuangkan hak pembangunan bagi Bumi Cenderawasih.
“Kami berharap aspirasi dari bawah tetap kami kawal sehingga anggaran DTI dan Otsus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat untuk Provinsi Papua,” tegasnya.
Melalui integrasi ini, Pemprov Papua optimistis pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya pada tahun 2026 akan berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kontak Media:
Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Papua.
Temin/Read
