Janji Pencairan THR Meleset, Mahasiswa Desak Wabup Halmahera Barat Beri Klarifikasi Nyata

Newsoneindonesia.com| Halmahera Barat–Keterlambatan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Halmahera Barat menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa. Ketua SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menilai pernyataan Wakil Bupati yang sebelumnya menjanjikan pencairan THR pada tanggal 28 tidak sesuai dengan realitas di lapangan, Senin (30/03/2026).

Hingga memasuki tanggal 30, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di Halmahera Barat mengaku belum menerima hak mereka. Kondisi ini memicu kekecewaan dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

“Ini bukan sekadar keterlambatan biasa, ini soal kejujuran publik. Kalau memang belum siap, jangan memberikan kepastian tanggal. Hari ini sudah tanggal 30, tapi THR belum juga cair. Ini bentuk kebohongan kepada masyarakat,” tegas Sahrir dalam keterangannya. 

Merespons polemik tersebut, Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad, memberikan penjelasan lengkap saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan ini murni disebabkan oleh kendala teknis dalam proses transfer Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan dari pemerintah pusat.

“Kami sangat memahami kegelisahan para pegawai. Namun perlu diketahui, proses pencairan THR ini bersumber dari DAU tambahan yang pengirimannya dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat. Saat ini posisi anggaran sudah berada di kas daerah dan tim keuangan tengah bekerja ekstra melakukan verifikasi administrasi agar penyaluran ke rekening masing-masing tidak ada kesalahan,” jelas Djufri Muhammad, S.E.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki niat untuk menunda-nunda hak pegawai.

“Kami targetkan paling lambat besok seluruh proses administrasi di bank tuntas. Pemerintah daerah berkomitmen penuh bahwa THR adalah prioritas utama saat ini, sehingga kami meminta seluruh ASN dan tenaga honorer untuk sedikit bersabar sementara proses teknis ini dirampungkan,” tambahnya dalam pesan tersebut.

Menurut Sahrir, THR merupakan hak yang seharusnya diterima tepat waktu, apalagi menjelang hari raya yang menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari sisi ekonomi, ia menjelaskan bahwa keterlambatan THR berdampak langsung pada perputaran uang di daerah. Daya beli masyarakat menurun, dan pelaku usaha kecil ikut merasakan dampaknya.

“THR itu bukan hanya soal pegawai, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Kalau ini terlambat, maka efeknya luas. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia menduga keterlambatan ini berkaitan dengan lemahnya manajemen fiskal daerah, mulai dari perencanaan anggaran yang tidak matang hingga kemungkinan terganggunya arus kas (cash flow) pemerintah daerah. SEMAINDO Halmahera Barat pun mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.

“Kami mendesak agar pemerintah daerah segera mencairkan THR tanpa alasan yang berlarut-larut, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Sahrir menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan janji, melainkan bukti nyata dari kinerja pemerintah. “Kepercayaan publik itu mahal. Sekali rusak, sulit untuk dipulihkan. Pemerintah harus sadar bahwa setiap pernyataan yang disampaikan ke publik adalah tanggung jawab yang harus tepi,” tutupnya

(Red)