Newsoneindonesia.com| Lanny Jaya – Jalur Trans Lanny Jaya kembali mengalami pemalangan, Aksi ini dilaporkan sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terkait proses pergantian jabatan fungsional dan struktural di tingkat desa yang dinilai kurang transparan, Rabu (4/03/2026).
Fenomena pemalangan jalan yang terus berulang ini mulai mengganggu akses transportasi dan mobilitas ekonomi warga. Mengantisipasi dampak yang lebih luas, masyarakat setempat mendesak agar kekecewaan ini segera ditangani melalui jalur dialog yang bermartabat guna menghindari potensi konflik horizontal.
Menuntut Peran Aktif Tokoh Kunci
Untuk meredam situasi, masyarakat mengharapkan kehadiran para pemimpin lokal guna melakukan audiensi dan melahirkan solusi yang adil. Pihak-pihak yang diharapkan hadir di tengah masyarakat antara lain:
Kepala Distrik dan Aparat Terkait: Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di wilayah terdampak.
Kaum Intelektual dan Tokoh Senior: Untuk memberikan arahan berbasis aturan dan kearifan lokal.
Tokoh Gereja: Sebagai penengah yang mampu memberikan keteduhan dan pesan perdamaian.
Aspirasi Langsung kepada Pimpinan Daerah
Apabila penyelesaian di tingkat bawah menemui jalan buntu, muncul usulan agar keterwakilan masyarakat difasilitasi untuk bertemu langsung dengan pimpinan daerah.
“Masyarakat ingin didengar langsung oleh pimpinan daerah. Jika di tingkat distrik tidak ada kepastian, sebaiknya ada arahan resmi agar perwakilan warga bisa berbicara langsung dengan Bupati atau Wakil Bupati. Tujuannya supaya mereka mendapatkan penjelasan dari pembuat kebijakan tertinggi di daerah,” ungkap salah satu warga melalui keterangan tertulisnya, Rabu (4/3).
Desakan Solusi Jangka Panjang
Pemalangan jalan umum dinilai bukanlah solusi akhir, melainkan sinyal adanya komunikasi yang terputus antara masyarakat dan pemangku kebijakan. Melalui audiensi terbuka, diharapkan pemerintah dapat meninjau kembali keputusan terkait struktur desa agar selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di lapangan.
Temin/red
