HIPMI-HALTIM Jakarta Gelar Aksi di Depan Kantor Pusat PDI-P dan Kediaman Ketua Umum, Desak Evaluasi Kader Terkait Tambang Nikel di Maluku Utara

Newsoneindonesia.com| Jakarta — Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur Jakarta (HIPMI-HALTIM Jakarta) menggelar aksi unjuk rasa hari ini di depan Kantor Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) serta di depan kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan.

Aksi yang dikoordinatori oleh Bunari tersebut merupakan bentuk protes dan desakan terbuka terhadap dugaan keterlibatan Shanty Alda Natalia, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Tengah, dalam aktivitas tiga perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Maluku Utara.

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama:

Pertama, mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan untuk segera mengevaluasi Shanty Alda Natalia sebagai kader partai dan anggota DPR RI.

Kedua, mendesak Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk memeriksa Shanty Alda Natalia yang berdasarkan informasi yang dihimpun HANTAM Malut tercatat sebagai Direktur pada tiga perusahaan tambang nikel, yakni:

PT Aneka Niaga Prima di Pulau Fau, Halmahera Tengah;

PT Smart Marsindo di Pulau Gebe, Halmahera Tengah;

PT Arumba Jaya Perkasa di Halmahera Timur.

Ketiga, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memanggil dan mengevaluasi ketiga perusahaan tersebut karena diduga tidak memiliki legalitas hukum atau perizinan yang jelas.

Koordinator aksi, Bunari, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini bukan semata persoalan politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap keberlangsungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat di Maluku Utara.

“Kami tidak ingin pulau-pulau kecil di Maluku Utara menjadi korban eksploitasi tanpa pengawasan dan tanggung jawab hukum yang jelas. Jika benar ada dugaan keterlibatan pejabat publik dalam struktur perusahaan tambang bermasalah, maka ini harus diperiksa secara transparan,” tegasnya.

Massa aksi juga menyoroti aktivitas pertambangan di wilayah pulau kecil seperti Pulau Fau dan Pulau Gebe yang dinilai rentan secara ekologis dan berdampak langsung terhadap masyarakat pesisir.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan diwarnai pembacaan pernyataan sikap serta penyerahan tuntutan secara terbuka. HIPMI-HALTIM Jakarta menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur konstitusional dan mendorong aparat penegak hukum serta kementerian terkait untuk bertindak adil dan transparan.

“Aksi hari ini adalah peringatan bahwa mahasiswa akan terus berdiri bersama rakyat dan menjaga ruang hidup Maluku Utara dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tutup Bunari.

Red