Kabupaten Tangerang Kian Boros: Hutan Bambu dan Titik Nol Jadi Monumen Pemborosan APBD 

Newsoneindonesia.com| Tangerang Kabupaten–Belum juga puas habiskan anggaran Rp2,3 miliar untuk membangun Titik Nol. Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan setelah menghabiskan anggaran besar untuk pembangunan Hutan Bambu di Kecamatan Cisoka sebesar Rp1,8 miliar, Rabu (31/12/2025).

Dua proyek ini memicu pertanyaan besar publik tentang prioritas pembangunan di Kabupaten Tangerang yang begitu fantastik di akhir tahun ini.

“Proyek-proyek ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Tangerang lebih difokuskan pada proyek simbolik daripada kebutuhan murni buat masyarakat,” ungkap (M) seorang pemerhati kebijakan publik.

“Ini adalah contoh bagaimana anggaran publik bisa disalahgunakan untuk proyek-proyek yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.”tambahnya.

Bambu adalah tanaman yang mudah tumbuh dan dapat ditanam secara swadaya oleh masyarakat, namun di Kabupaten Tangerang, bambu menjadi proyek, yang menghabiskan miliaran rupiah.

“Tidak ada penjelasan yang jelas tentang bagaimana penanaman bambu bisa menelan anggaran sebesar itu, Ini menimbulkan dugaan bahwa proyek ini lebih berorientasi pada penyerapan anggaran daripada pemulihan lingkungan.”pungkasnya.

Pembangunan Titik Nol Kabupaten Tangerang juga menuai kritik karena tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Titik Nol ini hanya menjadi simbol tanpa manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ini menunjukkan bahwa Pemkab Tangerang lebih fokus pada pencitraan daripada pembangunan yang nyata.

Total dari kedua Proyek tersebut, lebih dari Rp4 miliar uang rakyat dihabiskan untuk proyek-proyek yang tidak memiliki urgensi publik.

“Ini adalah kesalahan kebijakan yang serius dan patut diduga melanggar prinsip dasar pengelolaan keuangan negara,” ucapnya.

Di tengah kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan masalah jalan rusak, banjir, dan pengangguran, Pemkab Tangerang justru menghamburkan anggaran di akhir tahun 2025 untuk proyek-proyek simbolik dan tidak jelas arahnya.

Ini bukan pembangunan, melainkan pemborosan yang dilegalkan melalui APBD. Jika APBD hanya dijadikan bahan bacaan penguasa dan alat pencitraan, maka praktik kejahatan anggaran akan terus berulang.

“Oleh karena itu, audit terbuka, evaluasi menyeluruh, dan pertanggungjawaban politik atas proyek Hutan Bambu dan Titik Nol merupakan keharusan, bukan pilihan,” tutupnya.

Rakyat tidak ingin menjadi penonton dalam pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

(Red)