Kabupaten Tangerang, newsoneindonesia.com – | Klarifikasi resmi yang disampaikan Panitia Pelaksana Pemilihan Ketua RW 01 Kelurahan Bunder terkait pemberitaan dugaan kurangnya profesionalisme panitia dinilai sebagai klarifikasi sepihak dan belum menyentuh substansi persoalan yang dipersoalkan di lapangan.(17/12/2025)
Sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam proses pemilihan menilai bahwa pernyataan panitia cenderung defensif dan tidak disertai penjelasan rinci terhadap poin-poin keberatan yang sebelumnya disampaikan kepada publik. Klarifikasi tersebut dianggap hanya memuat pembenaran internal panitia tanpa membuka ruang verifikasi yang objektif.
Salah satu perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa persoalan utama bukan semata-mata soal hasil pemilihan, melainkan proses yang dinilai tidak konsisten dengan tata tertib yang telah disepakati. Ia menilai bahwa penyebutan “kendala teknis” oleh panitia terlalu disederhanakan dan mengabaikan dampak yang dirasakan oleh sebagian peserta dan warga,”ucapnya.
“Kami menghormati klarifikasi panitia, namun perlu ditegaskan bahwa klarifikasi itu bersifat sepihak karena tidak mengakomodasi fakta-fakta yang terjadi di lapangan, termasuk keberatan yang sempat disampaikan saat proses berlangsung,” ujarnya.
Pihak tersebut juga menilai bahwa pernyataan panitia yang menyebut seluruh tahapan telah berjalan transparan perlu dibuktikan secara terbuka, bukan hanya melalui rilis tertulis. Menurutnya, transparansi seharusnya diwujudkan dengan membuka ruang evaluasi bersama dan melibatkan pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada forum resmi atau mekanisme terbuka yang difasilitasi untuk mempertemukan panitia dengan pihak-pihak yang mengajukan keberatan. Warga berharap kelurahan dan unsur terkait dapat mengambil peran aktif guna memastikan persoalan ini diselesaikan secara adil dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi pelaksanaan pemilihan di tingkat lingkungan ke depan.
Masyarakat Kelurahan Bunder diimbau untuk tetap menjaga kondusivitas, sembari mendorong adanya penyelesaian yang transparan dan berkeadilan demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat RW.
