Newsoneindonesia.com|Mamberamo Raya–Kondisi pendidikan di Distrik Hulu Mamberamo Raya, Papua, mencapai titik kritis. Sekolah Dasar di wilayah tersebut dilaporkan hanya menjalankan proses belajar mengajar selama dua hingga tiga bulan dalam setahun, bahkan ada yang tidak memiliki aktivitas sama sekali, menimbulkan keprihatinan mendalam dari tokoh gereja dan pelayan pendidikan setempat, Selasa (25/11/2025).
Pdt. Meiron Wenda, seorang pelayan yang telah mendedikasikan diri mendidik anak-anak di pedalaman sejak tahun 2016, mengungkapkan kesedihannya atas situasi yang tidak kunjung membaik ini.
“Sangat menyedihkan melihat kondisi pendidikan di sini. Anak-anak di kota mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi kami yang di pedalaman seolah-olah tidak diperhatikan,” ujar Pdt. Meiron Wenda.
“Kami merasa seperti dianggap anak kampung, jadi, apakah ada yang memang tidak mau diurus?”
Fakta di Lapangan yang Memprihatinkan Pdt. Meiron Wenda menyebutkan beberapa sekolah yang menghadapi masalah serupa, di antaranya:
- SD Negeri KWA
- SD Negeri Dorman
- SD Negeri Dabra
- SD Negeri Taive
- SD Negeri Fau
Menurutnya, masalah ketidakaktifan kegiatan belajar mengajar terjadi hampir di seluruh sekolah di Distrik Hulu Mamberamo Raya. Ironisnya, banyak sekolah yang sudah libur jauh sebelum memasuki masa libur resmi.
Dugaan Penyebab Utama dan Dampak Jangka Panjang, Pdt. Wenda menduga bahwa salah satu penyebab utama dari terhambatnya proses belajar mengajar adalah kurangnya kehadiran guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut.
Meskipun memiliki status kepegawaian, banyak guru yang memilih untuk tinggal di kota dan hanya sesekali datang ke distrik, sehingga sekolah-sekolah tersebut praktis tidak memiliki tenaga pengajar tetap.
Situasi ini diperparah dengan tantangan infrastruktur dan logistik yang membuat Distrik Hulu Mamberamo Raya sulit diakses.
Dampak dari krisis ini sangat nyata.
Anak-anak yang seharusnya membangun masa depan melalui pendidikan kini terancam kehilangan kesempatan. Pdt. Meiron mencontohkan, satu generasi anak-anak di pedalaman ini berisiko memiliki tingkat literasi dan numerasi yang sangat rendah, yang pada gilirannya akan memutus rantai kemajuan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.
Desakan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan
Menanggapi kondisi darurat ini, Pdt. Meiron Wenda mendesak Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya untuk segera mengambil langkah konkret.
“Bukan hanya sekadar mengirimkan dana operasional sekolah (BOS) atau tunjangan, tetapi memastikan guru-guru hadir dan bertugas di tempat yang semestinya.
Perlu ada pengawasan yang ketat dan sanksi tegas bagi mereka yang lalai dalam tanggung jawab mendidik,” tegasnya.
Apresiasi dan Seruan Kolaborasi
Di tengah situasi yang sulit ini, Pdt. Meiron Wenda menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran Yayasan Shalom Center Papua, Sekolah Anak Hebat Papua (AHP).
“Kami bersyukur kepada Ibu Ketua Yayasan Shalom Center Papua, Sekolah Anak Hebat Papua (AHP) Ibu Felda Lukas, SE.MA yang peduli kepada kami di Distrik Hulu Mamberamo Raya, khususnya Kampung Dabra, untuk terus bersemangat melayani pendidikan,” tambahnya.
Kehadiran (AHP) menjadi secercah harapan di tengah kevakuman perhatian pemerintah.
Mengakhiri pernyataannya, Pdt. Meiron Wenda melemparkan pertanyaan reflektif yang sekaligus menjadi seruan bagi semua pihak:
“Kapan pendidikan kita di Mamberamo/Papua diperbaiki?”
Menjawab persoalan ini, ia mengajak semua pihak eksekutif, legislatif, dinas terkait, tokoh adat, dan tokoh agama untuk duduk bersama dan memikirkan ulang solusi yang komprehensif.
”Ini salah siapa? Salah guru? Salah anak-anak sekolah? Salah orang tua? Salah Dinas Pendidikan? Untuk menjawab persoalan pendidikan ini, kita harus duduk bersama dan memikirkan ulang.
Ini membutuhkan tanggung jawab dari semua pihak,”
tutup Pdt. Meiron Wenda, yang telah melihat langsung dampak dari kemunduran pendidikan selama hampir satu dekade pelayanannya (2016-2025).
Ivan/Red
