Natal 2025 di Papua Disebut Sebagai ‘Natal Legendaris’: Hanya Milik Penguasa, Rakyat Kecil Jadi Penonton

Newsoneindonesia.com|JAYAPURA–Suasana perayaan Natal 25 Desember 2025 di Provinsi Papua, khususnya di Kota Jayapura, menuai kritik tajam, Jumat (26/12/2025).

Perayaan tahun ini dinilai sebagai potret nyata ketimpangan sosial, di mana sukacita kelahiran Juru Selamat dianggap hanya milik kalangan pejabat dan penguasa, sementara umat Kristen di lapisan bawah terhimpit kesulitan.

Darius Dapa, S.H., dalam pantauannya di seputar Kota Jayapura, menyatakan bahwa kesan Natal tahun 2025 adalah yang terburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyoroti fenomena “aneh” yang baru terasa begitu mencolok di tahun ini.

“Natal tahun ini sama sekali tidak dinikmati atau dirasakan oleh umat Kristen di kalangan bawah. Ini adalah fenomena yang sangat kontras dan memprihatinkan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Darius Dapa, S.H.

​’Natal Legendaris’ Bagi Elite Politik. ​Darius menggarisbawahi sebuah istilah satir untuk menggambarkan situasi saat ini, yakni “Natal Legendaris”.

Istilah ini merujuk pada perayaan yang hanya berlaku secara eksklusif bagi jajaran pejabat se-Provinsi Papua dan mereka yang memiliki kekuasaan serta kekayaan materi.

Menurutnya, perayaan megah hanya terlihat di lingkaran elite, sementara masyarakat kecil terjebak dalam keterbatasan ekonomi dan akses, sehingga hanya mampu menjadi penonton di tengah gegap gempita perayaan para penguasa.

Realita Lagu ‘Kisah Seorang Pramuria’ Peristiwa Natal 2025 ini disebut sangat unik namun menyedihkan.

Darius menyamakan kondisi sosial saat ini dengan lirik lagu legendaris dari grup musik asal Papua, Black Brothers, yang menggambarkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

“Natal kali ini seiring dengan memori lagu Black Brothers; yang kaya tertawa, si miskin menjerit. Ini bukan sekadar lirik, tapi kenyataan pahit yang terjadi di tanah Papua hari ini,” tegasnya.

​Kritik ini diharapkan menjadi refleksi bagi Pemerintah Provinsi Papua dan para pemangku kebijakan agar kedepannya perayaan hari besar keagamaan tidak hanya menjadi ajang pamer kekuasaan, melainkan kembali pada esensi aslinya: berbagi kasih dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang status sosial.

Ivan/Red