Newsoneindonesia.com| Jayapura—Sejumlah perwakilan tenaga honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang berasal dari berbagai unit kerja termasuk Rumah Sakit, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PP, dan Biro Umum, mendatangi kantor Kantor Gubernur hari ini untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka secara langsung, Kamis (11/12/2025).
Kunjungan ini merupakan upaya terakhir para tenaga honorer setelah merasa aspirasi mereka sebelumnya tidak mendapat tindak lanjut yang memuaskan. Mereka berharap Gubernur Papua yang baru dapat memberikan solusi atas permasalahan yang telah berlarut-larut.
Fokus Utama Aspirasi:
Pengangkatan CPNS yang Dinilai Curang (Tahun 2023): Para honorer menyoroti proses realisasi pengangkatan CPNS pada tahun 2023 yang diduga diwarnai praktik
“pungutan-pungutan” atau suap, mengakibatkan banyak nama honorer yang seharusnya diangkat justru terpotong atau tersingkirkan.
Nasib Kontrak dan Gaji Tertunda:
Sebagian besar honorer, termasuk yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa, menghadapi status kontrak yang tidak jelas dan keterlambatan pembayaran gaji yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan ada yang menyebutkan sudah “3 tahun separuh” dalam ketidakpastian.
Harapan Solusi dari Gubernur Baru:
Mereka berharap Gubernur Papua yang baru dapat mengupas tuntas kejanggalan ini sebagai barometer penegakan keadilan di Papua. Mereka secara khusus meminta agar persoalan mereka menjadi “hadiah Natal” bagi keluarga mereka, menandakan kepastian nasib dan status kerja.
Pernyataan Kunci dari Perwakilan Honorer:
“Kami datang bukan bicara tentang uang, bukan kepentingan pribadi. Kami datang tentang pengabdian kami di Provinsi Papua. Kami sudah hilang tumpuan dan hari ini di kantor gubernur provinsi Papua adalah tempat terakhir kami punya harapan. Kami beranggapan Bapak Gubernur provinsi Papua itu bisa jadi hadiah Natal untuk kami punya keluarga.”ujar Salah satu Perwakilan CPNS
Para honorer menegaskan bahwa fokus perjuangan mereka saat ini adalah pengangkatan yang prosedural dan adil, bukan membahas isu P3K atau non-ASN lainnya yang dinilai hanya akan memperumit masalah. Mereka juga mendesak agar praktik-praktik pungutan liar dan manipulasi dalam proses kepegawaian di Papua dapat diungkap dan dihentikan.
Rombongan honorer juga menyatakan kesiapan untuk duduk bersama secara adat maupun prosedural untuk menentukan wadah dan kepengurusan yang solid demi memperjuangkan nasib 20.000 kursi pengangkatan yang mereka sebut sebagai harapan terakhir.
[Tmin/ Read]
