Newsoneindonesia.com| Jayapura – Temin Wenda, seorang tokoh berpengaruh Orang Asli Papua (OAP), menyampaikan keprihatinan mendalam dan kritik tajam terhadap praktik pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, di seluruh Tanah Papua, Sabtu (22/11/2025).
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas dugaan kuat bahwa banyak rumah sakit saat ini menggeser fokus dari nilai-nilai kemanusiaan menjadi orientasi profit dan administrasi, bahkan dalam kondisi darurat medis.
“Kami tidak dapat menerima jika institusi penyelamat nyawa kini bertransformasi menjadi ancaman maut. Penahanan atau penolakan pasien atas dasar kendala biaya dan administrasi yang berlarut-larut adalah bentuk penelantaran medis dan kejahatan manusia yang harus dihentikan segera,” ujarnya dengan nada yang tegas.
“Temin Wenda menegaskan bahwa situasi ini tidak dapat dibiarkan berlanjut dan harus segera diatasi dengan serius,” lanjutnya.
■TIGA TUNTUTAN UTAMA UNTUK REFORMASI KESEHATAN” adalah seruan yang disampaikan oleh Temin Wenda, yaitu:
•Stop Penelantaran Medis: Menuntut seluruh manajemen rumah sakit untuk menghentikan praktik diskriminatif yang menunda atau menolak pasien karena masalah administrasi. Nyawa pasien adalah prioritas tunggal.
•Dukungan Penuh Aksi Tegas Kepala Daerah: Mendukung penuh para Gubernur, Bupati, dan Walikota di Tanah Papua untuk mengambil langkah-langkah regulasi dan sanksi yang keras guna memastikan rumah sakit berpihak sepenuhnya kepada rakyat kecil.
•Apresiasi dan Konsistensi: Memberikan apresiasi atas ketegasan yang telah ditunjukkan oleh Gubernur Papua dalam menindak direktur RSUD yang bermasalah, dan meminta agar tindakan korektif serta pengawasan ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen untuk mewujudkan Pelayanan Kesehatan Berkeadilan dan memastikan prinsip kemanusiaan diatas segala-galanya dan benar-benar menjadi landasan operasional setiap fasilitas kesehatan di Tanah Papua,” katanya.
Temin Wenda juga menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari sekarang dan tidak dapat ditunda lagi.
“Kita harus bekerja sama untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil dan berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas,” ucapnya.
“Tindakan nyata dan komitmen yang kuat dari semua pihak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dipenuhi,” tutupnya.
(Temin Wenda/Red)
