newsoneindonesia.com I Tegal – Sebuah video viral di media sosial kembali menelanjangi persoalan klasik yang hingga kini belum juga tuntas, buruknya akses infrastruktur dan layanan kesehatan di wilayah terpencil.
Video tersebut memperlihatkan seorang ibu hamil di Dusun Karangsari, Desa Wotgalih, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, terpaksa digotong warga menyeberangi Sungai Logeni saat hendak melahirkan, Senin (22/12/2025).
Dalam rekaman berdurasi sekitar 1 menit 7 detik itu, warga tampak menggunakan kain sarung dan batang kayu sebagai alat seadanya untuk menandu sang ibu menuju fasilitas kesehatan. Sebuah pemandangan memilukan yang seharusnya tidak lagi terjadi di era pembangunan yang kerap digaungkan pemerintah.
Video tersebut diunggah oleh akun media sosial Wildan Ariefin ke grup Belik Hits dan kemudian menyebar luas. Perekam diketahui berasal dari komunitas trabas yang kebetulan melintas di lokasi dan menyaksikan langsung kondisi darurat tersebut.
“Begini kondisi di Jawa Tengah, masih ada warga yang kesulitan saat hendak melahirkan. Mohon perhatian Pak Gubernur, Pak Bupati Tegal,” ucap perekam video, menyindir keras absennya peran negara dalam menjamin hak dasar warganya.
Ironisnya, warga menyebut jarak menuju fasilitas kesehatan masih sekitar tiga kilometer lagi, harus ditempuh dengan berjalan kaki, menembus hutan jati, serta menyeberangi sungai tanpa jembatan permanen.
Situasi ini jelas mempertaruhkan nyawa ibu dan bayi, sekaligus menabrak prinsip dasar pelayanan kesehatan yang aman dan layak.
Dusun Karangsari dikenal sebagai wilayah terisolasi yang selama bertahun-tahun seolah luput dari prioritas pembangunan. Terpisah oleh Sungai Logeni dan dikelilingi kawasan hutan, warga kerap menghadapi kesulitan ekstrem untuk mengakses pendidikan, perekonomian, hingga layanan kesehatan dasar.
Peristiwa ini bukan sekadar kisah viral, melainkan alarm keras bagi pemerintah daerah hingga pusat. Ketika seorang ibu hendak melahirkan masih harus ditandu menyeberangi sungai, maka yang dipertanyakan bukan lagi kesabaran warga, melainkan komitmen negara dalam menjamin hak hidup dan keselamatan rakyatnya.
Kejadian tersebut menegaskan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh pelosok. Janji pemerataan infrastruktur dan layanan publik kembali dipertanyakan, sementara masyarakat desa terus dipaksa bertahan dengan keterbatasan yang seharusnya sudah lama diselesaikan.
( Red )
