Jayapura Papua, Newsoneindonesia.com –22/1/2026 Sejumlah besar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura secara terbuka mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) untuk segera mencopot dan mengganti Kepala Lapas (Kalapas) Abepura.
Desakan ini muncul menyusul penilaian bahwa manajemen Lapas saat ini telah gagal total dalam menjalankan amanat UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Warga binaan menilai bahwa selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Kalapas saat ini, sistem pelayanan di Lapas Abepura mengalami kemunduran signifikan dan terkesan “lumpuh”.
Poin-Poin Tuntutan dan Keluhan Utama
Mandegnya Hak Remisi dan Asimilasi: Program integrasi seperti asimilasi dan remisi bagi warga binaan dilaporkan tidak berjalan semestinya.
Bahkan, para pemuka dan “tamping” (narapidana pembantu petugas) yang telah mengabdi bertahun-tahun mengeluhkan tidak dipenuhinya hak remisi mereka.
Penyalahgunaan Tenaga Warga Binaan: Kalapas dituding menggunakan tenaga warga binaan (tamping) sebagai juru masak, tenaga keamanan, kebersihan, hingga tenaga administrasi kantor secara masif, namun tidak dibarengi dengan pemenuhan hak-hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku.
Krisis Pelayanan Kesehatan Kondisi poliklinik Lapas dinilai sangat buruk. Persediaan obat terbatas dan sering terjadi kesalahan pemberian obat.
Warga binaan yang sakit juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan rujukan ke RS Abepura meski dalam kondisi mendesak.
Kurangnya Transparansi dan Sosialisasi Kalapas dianggap tidak mampu menerjemahkan aturan dengan baik serta jarang melakukan sosialisasi peraturan terbaru kepada warga binaan.
Hal ini diperparah dengan sikap tertutup pimpinan saat menerima kunjungan pejabat tinggi, sehingga aspirasi warga binaan tidak pernah tersampaikan langsung.
”Kami merasa hak-hak kami diabaikan padahal kewajiban telah kami jalankan. Kami butuh sosok pemimpin yang profesional dan mengerti budaya orang Papua.
Masalah di sini bukan diselesaikan, tapi seolah dipelihara untuk kepentingan tertentu,” ujar perwakilan warga binaan dalam pernyataannya.
Mendesak Inspeksi Mendadak (Sidak)
Karena mosi tidak percaya terhadap pihak Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kalapas setempat, warga binaan meminta
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Dirjen PAS untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Abepura.
Komisi Terkait di DPR RI untuk melakukan peninjauan langsung guna melihat kondisi nyata di lapangan.
DPR Papua, MRP, Gubernur, dan Wali Kota diharapkan tidak menutup mata, mengingat warga binaan adalah bagian dari warga Papua yang memiliki hak asasi yang sama.
”Poin utamanya adalah pergantian jabatan.
Kami mendesak agar Kalapas segera diganti dengan figur yang lebih berkompeten dalam waktu dekat demi menjaga kondusivitas dan kemanusiaan di dalam Lapas Abepura,” tutup pernyataan tersebut.
Perwakilan Warga Binaan/Forum Peduli Pemasyarakatan Papua
Jayapura, Papua.
Tim/Red
