Newsoneindonesia.com, Palembang — Herman Deru menemui massa Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Senin (18/5/2026).
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan berbagai tuntutan mahasiswa terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Sumsel yang dinilai masih jauh dari kata sejahtera di usia Provinsi Sumatera Selatan yang ke-80 tahun.
Dalam selebaran aksi yang dibagikan massa, PMII Sumsel menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Sumsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masih terdapat sekitar 898,24 ribu masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin.
Tingginya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, rendahnya daya beli masyarakat, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur menjadi bukti bahwa kesejahteraan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat Sumsel.
Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel. Di antaranya meminta klarifikasi dugaan korupsi anggaran bantuan keuangan khusus tahun 2020–2022, penghentian pungutan pendidikan di SMA dan SMK, transparansi penggunaan anggaran, proyek pemindahan Kantor Gubernur Sumsel di Keramasan, hingga percepatan perbaikan Jalan Lintas Timur Palembang–Betung.
Menanggapi tuntutan tersebut, Herman Deru menegaskan Pemerintah Provinsi Sumsel terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam pembangunan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik semua yang sebelumnya hadir di DPRD Provinsi Sumsel, kemudian dilanjutkan ke Kantor Gubernur. Saya memahami kondisi saat ini yang dipicu keterbatasan keuangan daerah. Salah satunya proyek pemindahan Kantor Gubernur di Keramasan yang masih terkendala anggaran,” ujar Herman Deru.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan upaya administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menimbulkan konflik sambil menunggu kondisi keuangan daerah membaik.
Terkait tuntutan transparansi anggaran, Herman Deru menegaskan seluruh belanja pemerintah telah diunggah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebagai upaya mencegah praktik kolusi dan korupsi.
“Tahun 2025, untuk mencegah kolusi dan korupsi, seluruh belanja kita unggah di SiRUP. Jika ada keberatan, silakan disampaikan. Jika tidak sesuai, akan kita coret melalui DPRD,” tegasnya.
Mengenai persoalan pungutan sekolah, Herman Deru menegaskan sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Ia menyebut pemerintah telah memberikan subsidi pendidikan kepada sekitar 70 ribu siswa di Sumsel.
“Kalau sekolah, haram adanya pungutan. Ada subsidi dari pemerintah untuk 70 ribu siswa. Mungkin itu kesepakatan orang tua dan sekolah. Nanti akan kita panggil para stakeholder yang berkepentingan. Jangan memberatkan orang tua siswa,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Herman Deru menjelaskan kondisi jalan di Sumsel terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang memiliki kewenangan berbeda-beda.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan kabupaten/kota yang mengalami kerusakan cukup parah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan bantuan khusus secara proporsional berdasarkan paparan kepala daerah dan kajian teknis.
Menurut Herman Deru, salah satu ruas yang menjadi perhatian ialah Jalan Palembang–Betung yang berstatus jalan nasional dan mengalami kerusakan cukup parah.
“Palembang–Betung merupakan jalan nasional. Kondisi jalannya menggumpal seperti parit kecil. Kita instruksikan untuk diperbaiki karena secara moral Balai Jalan yang bertanggung jawab,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tingginya pelanggaran kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, khususnya di jalur menuju Sekayu.
“Menuju Sekayu, pelanggaran ODOL masih sangat tinggi. Kendaraan melebihi batas muatan. Kita mendorong Undang-Undang ODOL segera disahkan karena kita belum bisa mengontrol kendaraan yang ODOL,” katanya.
Sementara terkait konflik agraria, Herman Deru menyebut persoalan sengketa tanah di Sumsel relatif tidak sebanyak daerah lain. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan mengedepankan dialog.
“Saya sangat menghormati kalian. Saya mohon bantuannya. Tidak mungkin satu wilayah tanpa persoalan. Karena itu, mari bersama-sama memperbaiki dan membenahi ini,” tandasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Dialog antara mahasiswa dan Pemerintah Provinsi Sumsel diharapkan menjadi ruang komunikasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Sumsel.
Reporter: Munzir
